Politik

Membaca Niat Tersembunyi Petugas Partai di Pemerintahan

Setiap tindak perbuatan dinilai dari niatnya. Sedangkan niat adanya tersembunyi di dalam hati

Setiap tindak perbuatan dinilai dari niatnya. Sedangkan niat adanya tersembunyi di dalam hati.
Namun Sesuatu yang tampak mewakili sesuatu yang tersembunyi. Akar pohon yang sehat
menyebar luas dan dalam menghujam ke bumi akan menumbuhkan batang, cabang, ranting,
daun, bunga dan buah yang bagus. Akar yang kerdil dan busuk menjadikan pohon merana.
Pohon yang terlihat mewakili akar yang tersembunyi.

Dalam dunia peradilan dikenal mens rea yaitu sikap batin pelaku atau niatnya pada saat
melakukan kejahatan. Mens rea ini akan dikejar untuk dicari tahu, yang akan menjadi
pertimbangan penting untuk menentukan keputusan peradilan yang bijaksana.

Sama-sama kita melihat bagi-bagi jabatan pemerintahan ke partai politik. Apa niat kader partai
politik berbondong-bondong mengisi jabatan elit pemerintahan, baik itu kementerian dan
lembaga negara lainnya?

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkata
jujur. Presiden RI Joko Widodo adalah petugas Partai. Setidaknya ini adalah peryataan
kejujuran. Sedangkan partai-partai lainnya banyak menempatkan kader-kader mereka sebagai
pejabat elit di pemerintahan dan lembaga, namun tidak pernah menyatakan kader pejabat itu
merupakan petugas partai mereka, namun dengan istilah berbeda yang agak halus dengan
makna sama.

Petugas partai berarti seorang yang sedang bertugas untuk partainya. Ada berbagai macam
keperluan partai yang merupakan suatu organisasi. Sedangkan pejabat pemerintah adalah
petugas yang bertugas murni untuk mengelola negara demi seluruh rakyat.
Sama, kader partai politik juga bertugas untuk negara dan seluruh rakyat karena partai politik
adalah elemen pembentuk pemerintahan agar negara tetap tegak untuk menyejahterakan
rakyatnya. Pemerintah dan parpol bertujuan sama namun beda fungsi, untuk menciptakan
kesetimbangan seperti yin dan yang. Jika tidak setimbang maka akan limbung dan tumbang.

Pemerintah pengelola negara seharusnya bukan merupakan petugas partai. Seorang kader
partai yang sekaligus pejabat pemerintahan dalam kurun waktu bersamaan akan terjebak
diantara yin dan yang, antara positif dan negatif antara panas dan dingin, demam. Akhirnya
terlihat plinplan, seperti bingung, tidak tegas dan berujung tidak bijak. Apa yang terlihat
mewakili yang tidak terlihat.

Partai politik mestinya menyatakan setiap kadernya yang menjadi pejabat pemerintah selama
menjabat akan keluar dari partai. Benar-benar di luar struktur partai dan organisasi.
Seandainya ada kebijakan partai sepertinya ini bisa jadi akan disambut hangat masyarakat luas.
Dengan begitu totalitas profesionalisme pejabat dapat diberikan semua untuk mengelola
negara.

Sumber daya alam melimpah, air jernih , tanah yang subur dan mengandung berbagai mineral.
Sumber daya manusia juga melimpah untuk bekerja mengelola semua berkah itu. Namun
sepertinya sangat sukar mewujudkan sila ke lima dari Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia. Target kesejahteraan masyarakat harusnya makin meningkat dari hari ke
hari.

Kita tidak tahu niat sebenarnya petugas partai yang sekaligus menjabat di pemerintahan,
karena tersembunyi. Namun apa yang tampak mewakili yang tersembunyi.
Pemerintah pemegang tampuk kekuasaan kedepan harus ekstra hati-hati dalam menempatkan
para profesional dalam struktur pemerintahan. Jangan ada lagi petugas partai di pemerintahan
karena akan menimbulkan diskriminasi politik. Lebih jauh akan berakibat pada chaos politik,
chaos pembangunan dan chaos pada cita-cita negara Indonesia.

Terkait pemerintahan estafet ke depan selayaknya membuat komitmen terutama penempatan
pejabat pengelola negara, jangan ada lagi petugas partai di pemerintahan kementerian,
lembaga, BUMN dan sejenisnya. Dari dasar inilah akan menimbulkan tingkat kepercayaan
yang signifikan, yang tinggi, masyarakat kepada pemerintah. Pembangunan jadi lebih steril,
aman dan lancar. Baik itu pembangunan ekonomi, pembangunan fisik infrastruktur, dan
pembangunan tingkat kepercayaan masyarakat. Demi mewujudkan sila ke lima Pancasila:
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

*Pemikiran Santri Anak Bangsa

Back to top button