Internasional

Filipina akan Kurangi Pembunuhan Dalam Operasi Anti-Narkoba

Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Rodolfo Azurin mengatakan pembunuhan dalam operasi anti-narkoba akan diminimalisasi.

Foto: EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG

Di masa Duterte, sudah lebih dari 6.200 orang tewas dalam operasi anti-narkoba.

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA — Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal¬† Rodolfo Azurin mengatakan pembunuhan dalam operasi anti-narkoba akan diminimalisasi. Pemerintah yang baru fokus pada rehabilitasi dan edukasi, berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya.

“Sebanyak mungkin kami ingin operasi tanpa darah,” kata Azurin dalam forum virtual dengan wartawan asing, Senin (14/11/2022).

Azuri menambahkan meski penegak hukum masih dapat membela diri untuk memastikan keselamatan mereka. “(Tapi) kami menghindari membunuh tersangka,” katanya.

Azurin mengatakan kebijakan perang terhadap narkoba pemerintah sebelumnya telah ditinjau ulang untuk menentukan apakah masih relevan atau tidak. Kemudian akan dilihat apakah perlu ada “penyesuaian tertentu” untuk memastikan operasi tetap berjalan efektif dan efesien.

Salah satu operasi yang ditinjau adalah operasi yang dinamakan “Tokhhang” yang terkenal karena menimbulkan banyak kematian. Aktivitas mengatakan banyak operasi itu di mana tersangka tidak memiliki kesempatan untuk menyerah.

Mereka justru dibunuh dengan dingin. Polisi membantah tuduhan itu dan biasanya mengatakan korban tewas karena menolak ditangkap. Selama enam tahun masa jabatan mantan Presiden Rodrigo Duterte sudah lebih dari 6.200 orang tewas dalam operasi anti-narkoba.

Azurin mengatakan pendekatan “Tokhang” di mana polisi mendatangi rumah pengguna dan bandar narkoba kemudian meminta mereka menyerah akan masih diterapkan.

Sejak masa jabatan Presiden Ferdinand Marcos Jr sudah 46 tersangka kasus narkoba tewas dalam 18 ribu operasi anti-narkoba yang menghasilkan 22 ribu penangkapan. Azurin mengatakan polisi berhasil menyita narkoba senilai 9,7 miliar peso.

“PNP (Kepolisian Nasional Filipina) ingin meminimalisir, sebanyak mungkin, pembunuhan orang yang terlibat atau mengikuti aktivitas narkoba,” kata Azurin.

Meski pendekatan Marcos Jr lebih lunak dalam mengatasi peredaran narkoba. Ia menolak Filipina bergabung kembali ke Pengadilan Internasional (ICC) yang jaksanya berencana melanjutkan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia perang narkoba Duterte.

sumber : Reuters

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Related Articles

Back to top button